Sergap86. Id// Pasuruan, 10 September 2024* – Warga Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, kini hidup dalam ketidakpastian dan kekecewaan yang mendalam. Selama tiga dekade terakhir, mereka merasa terdzalimi oleh tindakan PT (X) yang diduga telah menguasai sumber air warga secara sepihak tanpa perizinan yang sah. Keluhan ini bukan sekadar rumor, namun telah menjadi bumerang yang melanda kehidupan warga sekitar, terutama mereka yang tinggal di wilayah banjiran.
*Warga Minum dan Mandi dengan Air Sawah*
Kondisi yang dihadapi warga banjiran sungguh memprihatinkan. Mereka terpaksa menggunakan air sawah untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian, Tidak hanya warga yang merasakan dampak langsung dari perampasan air ini, namun tokoh masyarakat setempat, Pak Suud, juga membenarkan. Hal ini diduga terjadi karena PT (X) , perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pakan ternak, diduga telah menguasai sumber air di wilayah tersebut selama 30 tahun tanpa adanya izin dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Perhutani. Warga merasa hak mereka atas air bersih telah dirampas secara sepihak oleh pihak perusahaan.
Pak Suud, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di wilayah banjiran, mengungkapkan bahwa warga sudah lama merasa terdzalimi oleh tindakan PT (X).
Dalam berbagai mediasi dan konfirmasi yang diupayakan, PT (X) tidak pernah mengirimkan owner atau top management untuk hadir. Sebaliknya, perusahaan hanya diwakili oleh dua orang, yakni Ananda dan Ilham, yang kerap kali menyampaikan keputusan yang tidak jelas dan tidak memuaskan warga.
Harapan akan Keadilan Kekecewaan warga dapat semakin memuncak ketika mereka merasa tidak ada jalan keluar atas masalah ini. Penulis berharap pihak LSM, serta aparat penegak hukum (APH) di Pasuruan, seperti Polres dan Kejaksaan, dapat memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Agar kasus ini tidak hanya berakhir sebagai berita, tetapi ada tindakan nyata yang dapat mengembalikan hak mereka atas air bersih yang diduga telah dirampas selama tiga dekade.
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat diajukan oleh jurnalis kepada pihak desa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam rangka konfirmasi terkait kasus ini:
Konfirmasi Pertanyaan kepada Pihak Desa:
1. *Apa langkah yang telah diambil oleh pihak desa untuk menanggapi keluhan warga terkait penguasaan sumber air oleh PT (X)?*
2. *Sejak kapan pihak desa mengetahui adanya penguasaan air oleh perusahaan ini, dan apa tindakan awal yang dilakukan?*
3. *Bagaimana komunikasi antara pihak desa dengan PT (X) terkait masalah ini? Apakah ada upaya mediasi sebelumnya?*
4. *Apakah pihak desa pernah mengajukan laporan resmi kepada pemerintah daerah atau instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran ini?*
5. *Bagaimana kondisi air di wilayah desa Lebakrejo sebelum adanya penguasaan oleh PT (X), dan apa dampak yang dirasakan warga saat ini?*
Konfirmasi Pertanyaan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH):
1. *Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui dugaan penguasaan sumber air oleh PT (X) tanpa izin selama 30 tahun?*
2. *Apa tindakan yang telah atau akan diambil oleh DLH terkait laporan warga mengenai penguasaan air tanpa izin ini?*
3. *Apakah PT (X) pernah mengajukan izin terkait penggunaan sumber air di wilayah Lebakrejo? Jika tidak, apa langkah yang akan diambil DLH?*
4. *Bagaimana DLH menilai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penguasaan air ini terhadap warga dan ekosistem setempat?*
5. *Apa prosedur resmi yang harus diikuti oleh perusahaan seperti PT (X) untuk mendapatkan izin penggunaan air, dan apakah dalam kasus ini ada indikasi pelanggaran?*
*Konfirmasi kepada Perusahaan PT (X) :*
Surat pernyataan dan/atau persetujuan dari masyarakat sekitar sumber air.
Surat tugas/surat kuasa dari perusahaan/pemohon.
Surat izin usaha/HO dari instansi yang berwenang.
Surat izin lokasi dari instansi yang berwenang.
Proposal teknis yang memuat perhitungan rencana kebutuhan/penggunaan air dan/atau SDA.
Konfirmasi ini masih sangat penting Kami ajukan guna meminimalisasi nilai kecurigaan dan berpotensi menjadi konflik sosial.
*Sebuah Ujian bagi Hukum dan Keadilan*
Kasus ini merupakan ujian besar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Jika benar terbukti bahwa PT (X), Pemerintah Desa dan DLH, telah melakukan pelanggaran hukum selama kurang lebih 30 tahun dengan menguasai sumber air warga tanpa izin penggunaan Sumber mata air, ataupun dari Pemerintah Desa dan Dinas Lingkungan Hidup berpotensi terobos Keterbukaan informasi Publik, mengingat Hasil dari mediasi dan konfirmasi masih belum menemukan kejelasan dan titik terang atas permasalahan tersebut, maka tindakan tegas harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Kini, semua mata tertuju pada pihak berwenang di Pasuruan. Akankah mereka mampu menghadirkan keadilan bagi warga banjiran Lebakrejo? Atau akankah kasus ini hanya menjadi catatan suram dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia? Waktu yang akan menjawab, namun yang pasti, warga Lebakrejo tidak akan tinggal diam hingga hak mereka atas air bersih dipulihkan.(-)(*)
Tim
