INDRAMAYU – Sergap86.id//Pelaksanaan proyek pompanisasi yang bersumber dari APBN melalui program bidang lahan dan irigasi dengan nilai pagu anggaran Rp92 juta di Blok Bangun Jaya/Templik, Desa Purwajaya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan.
Proyek yang dikerjakan oleh Kelompok Tani (Poktan) Purwaningrum 1 tersebut menjadi perhatian menyusul belum terpasangnya papan informasi proyek ketika kegiatan pekerjaan mulai berlangsung.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik, terutama terkait sumber anggaran, nilai pagu, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pompanisasi.
Berdasarkan keterangan salah seorang anggota kelompok tani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, papan informasi proyek sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum dipasang.
Persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Poktan Purwaningrum 1. Setelah adanya konfirmasi dan teguran, pihak pelaksana menunjukkan itikad untuk memasang papan informasi proyek.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa informasi mengenai proyek yang menggunakan anggaran negara baru dipasang setelah menjadi perhatian dan mendapat konfirmasi?
Padahal, keterbukaan informasi seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan sejak awal, bukan sekadar respons setelah muncul teguran.
### Anggaran Rp92 Juta, Kesesuaian Spesifikasi Perlu Dibuktikan
Selain persoalan transparansi, nilai pagu sebesar Rp92 juta juga perlu diimbangi dengan keterbukaan mengenai rincian penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh komponen pekerjaan, mulai dari konstruksi bangunan, material, mesin pompa, hingga perlengkapan pendukung lainnya, telah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis.
Jangan sampai terdapat perbedaan antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas maupun volume pekerjaan yang di kerjakan
Karena itu, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, bukti pengadaan barang, serta hasil pekerjaan perlu menjadi bahan evaluasi.
### Konsultan Pengawas Diminta Tidak Tutup Mata
Proyek tersebut diketahui berada dalam pengawasan konsultan. Keberadaan konsultan pengawas semestinya menjadi jaminan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, standar teknis, dan ketentuan penggunaan anggaran.
Publik tentu mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan, termasuk apakah konsultan telah memeriksa kesesuaian volume pekerjaan, kualitas material, dan kelengkapan peralatan pompanisasi.
Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus diwujudkan melalui pemeriksaan nyata terhadap hasil pekerjaan.
### Instansi Terkait Diminta Turun Melakukan Pemeriksaan
Dengan adanya sejumlah pertanyaan tersebut, instansi terkait diharapkan tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik proyek.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi, volume, dan realisasi penggunaan anggaran, perlu dilakukan evaluasi serta pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Proyek bernilai Rp92 juta yang bersumber dari APBN tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata bagi petani, khususnya dalam menunjang kebutuhan pengairan lahan pertanian.
Uang negara bukan ruang untuk bermain-main dengan kualitas pekerjaan. Setiap rupiah anggaran harus dapat dijelaskan, setiap pekerjaan harus sesuai spesifikasi, dan setiap pelaksana wajib mempertanggungjawabkan hasilnya.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi lebih lanjut dari Ketua Poktan Purwaningrum 1, konsultan pengawas, maupun instansi terkait masih diperlukan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek tersebut. Pawarta JHN





