Gema Di Balik Penangkapan Mantan Kapolres Bogor,Aset & Proyek ” PUNDI RUPIAH” Di Bogor Minta Diusut

Bogor – Sergap86.id//Bukti nyata pengungkapan kasus penyadapan Presiden mulai terkuak .Bahkan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi rumah di wilayah Bogor dan termasuk kawasan Cibinong,Kamis (19/11/2026) malam terkait pengusutan dugaan makar dan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sumber yang dihimpun media,bahwa lokasi Penggeledahan yang dilakukan Polisi menggeledah lima rumah di Bogor dan satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang dikaitkan dengan Kombes Pol Iman Imanuddin (mantan Kapolres Bogor) dan Brigjen Pol Tedjo Kusumo.

“Ini tentu menjadi catatan sejarah kelam bagi tubuh POLRI dimana mantan Kapolri dan sejumlah jenderal ditangkap .

Lalu yang menarik kita yakni diduga adanya kedekatan khusus antara mantan Kapolres Bogor itu dengan sejumlah pejabat di Bogor.

Bahkan dibeberapa hal ada saja yang membicarakan kental mendapatkan sejumlah proyek ,semisal jalan pedistrian dan proyek pembangunan masjid besar di Cibinong hingga diduga memiliki PT untuk jasa parkiran disejumlah titik rumah sakit dan pasar.

Tentu informasi dugaan ini perlu didalami juga oleh pihak penyidik “ujar Galai Simanupak,SH pada media ,Sabtu (21)11).

Dilain hal bahwa pihak
Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan salah satu rumah di Bogor terindikasi digunakan sebagai posko bagi Kombes Pol Iman Imanuddin.

Dimana Kepolisian belum merinci kepemilikan masing-masing bangunan maupun temuan detail di lapangan, dan menjanjikan penyampaian resmi melalui konferensi pers.

Konteks Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar

Dalam Tahap Penyidikan itu Bareskrim tengah mendalami unsur dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang dilaporkan berlangsung sejak 2025.

Pada kasus ini Pasal yang diterapkan dalam penanganan perkara penyadapan ini, penyidik antara lain menerapkan ketentuan akses ilegal dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta aturan penyertaan tindak pidana.

Bahkan sejumlah perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan termasuk Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi dengan sebagian ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) telah dijatuhkan dalam sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.

(Red03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *