JAKARTA – Sergap86.id//
22/11/2026. Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) menyampaikan rilis khusus ini kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia, terkait kewajiban konstitusional dalam menangani perkara yang bersumber dari karya jurnalistik.
Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas Uji Materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dibacakan pada Senin (19/1/2026) di Gedung MK, Jakarta.
Putusan ini mengikat, final, dan wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.
1. APA ISI PUTUSAN MK?
MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memberikan pemaknaan baru terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers.
Frasa tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai.
Penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, *HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH* ditempuh mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diproses melalui Dewan Pers dan *tidak mencapai kesepakatan*, sebagai bagian dari prinsip _restorative justice_.
*2. APA MAKNA BAGI PENYIDIK POLRI?*
MK menegaskan 3 prinsip yang wajib dipegang penyidik.
*Pertama, Wartawan Berada di Posisi Rentan.*
Mahkamah menilai wartawan memiliki posisi yang secara inheren _vulnerable position_, karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, maupun sosial.
Karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas _equality before the law_, melainkan justru instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.
*Kedua, Jangan Langsung Pidana.*
Terhadap tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam UU 40 Tahun 1999.
*Ketiga, Dewan Pers Adalah Forum Utama Dan Pertama.*
Mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Penilaian Etik oleh Dewan Pers dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
Mekanisme tersebut harus ditempatkan sebagai *forum utama dan _primary remedy_* dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan. Bahkan mekanisme ini sekaligus membuka ruang penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif _(restorative justice)_, sebelum persoalan dibawa lebih jauh ke ranah hukum pidana maupun perdata.
*3. APA YANG HARUS DILAKUKAN POLISI SAAT MENERIMA LAPORAN TERKAIT BERITA?*
PWO DWIPA meminta seluruh penyidik Polri menerapkan SOP berikut, sesuai Putusan MK.
*Langkah 1: Uji Dulu, Apakah Itu Karya Jurnalistik?*
Jika yang dilaporkan adalah berita, artikel, foto, atau video jurnalistik, jangan langsung jadikan Laporan Polisi Pidana. Tanya dulu: Apakah pelapor sudah menggunakan Hak Jawab?
*Langkah 2: Arahkan ke Hak Jawab dan Hak Koreksi.*
Sesuai UU Pers, pihak yang merasa dirugikan wajib terlebih dahulu meminta Hak Jawab / Hak Koreksi kepada media yang bersangkutan. Media wajib melayani dalam waktu yang ditentukan.
*Langkah 3: Arahkan ke Dewan Pers.*
Jika Hak Jawab tidak menyelesaikan masalah, arahkan pelapor untuk mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers yang berwenang menilai apakah ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
*Langkah 4: Baru Pidana / Perdata, Jika Restorative Justice Gagal.*
Sanksi pidana atau perdata baru bisa ditempuh jika mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Dewan Pers sudah ditempuh dan *tidak mencapai kesepakatan.*
Penyidik yang langsung memproses pidana tanpa melalui tahapan ini, berpotensi melanggar Putusan MK yang bersifat mengikat.
*4. PUTUSAN MK BUKAN KEKERASAN HUKUM BAGI WARTAWAN.*
PWO DWIPA menegaskan, Putusan MK ini *bukan SIM kebal hukum* untuk wartawan.
Wartawan yang melakukan tindak pidana murni di luar karya jurnalistik, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, kekerasan, atau meminta uang untuk _take down_ berita, *tetap dapat diproses pidana* sesuai KUHP.
MK hanya melindungi wartawan yang menjalankan profesinya secara sah dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
*5. PENUTUP – AJAKAN SINERGI.*
Kami, wartawan, dan Bapak/Ibu Polisi, sama-sama pengabdi negara. Tujuan kita sama: tegaknya hukum dan demokrasi.
Kami tidak minta istimewa. Kami hanya minta Putusan MK ini dipatuhi.
Jika ada keberatan atas pemberitaan kami, kami siap: *Hak Jawab. Hak Koreksi. Dewan Pers. Restorative Justice.*
Jangan langsung borgol. Jangan langsung pidana. Karena sengketa pers adalah sengketa konstitusional, bukan sengketa kriminal biasa.
Mari kita jaga kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU Pers.
Hormat kami,
Feri Rusdiono
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara PWOD
Tembusan:
1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri
3. Kapolda se-Indonesia
4. Kapolres se-Indonesia
5. Dewan Pers
6. Mahkamah Konstitusi RI.





