Tebing Tinggi – Sergap86.id// Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Tebing Tinggi menjadi momentum penting untuk merefleksikan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah perjuangan berkelanjutan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Tebing Tinggi, M. Yusuf Nasution, C.EJ., C.BJ., C.In., C.ILJ., dalam refleksi kemerdekaan yang disampaikan pada Minggu (16/8/2026).
Menurut Yusuf, di tengah kemeriahan perayaan HUT RI ke-81, realitas ekonomi masyarakat di akar rumput masih menghadapi tantangan berat. Tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya lapangan kerja menjadi persoalan riil yang menghimpit masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
“Kemerdekaan jangan hanya dirayakan dengan upacara dan hiburan. Esensi kemerdekaan harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan mencari nafkah, di situlah pemerintah bersama seluruh elemen bangsa harus mengevaluasi diri dan bergerak mencari solusi konkret,” ujar M. Yusuf.
Secara tajam, DPC AKPERSI Kota Tebing Tinggi menyoroti beberapa poin krusial yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:
– Solusi Berkelanjutan, Bukan Bansos Sesaat: Bantuan sosial (bansos) dinilai tidak cukup karena hanya bersifat sementara. Pemerintah wajib melahirkan kebijakan jangka panjang yang memperkuat sektor UMKM, menjaga stabilitas ketahanan pangan, mempermudah akses permodalan, serta mengendalikan harga pokok di pasar.
– Kemandirian Ekonomi Rakyat: Masyarakat tidak sekadar membutuhkan bantuan saat krisis, melainkan kepastian kesempatan kerja dan ruang berusaha yang sehat untuk mendorong kemandirian ekonomi.
– Transparansi dan Anggaran Pro-Rakyat: Anggaran pembangunan harus dialokasikan secara tepat sasaran agar manfaatnya langsung menyentuh masyarakat bawah. Hal ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat serta pemberantasan korupsi tanpa kompromi.
Sebagai nakhoda organisasi pers di Tebing Tinggi, M. Yusuf juga mengingatkan peran vital media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan nasional maupun daerah.
“Pers tidak boleh menjadi penonton yang pasif. Pers harus independen, kritis, berimbang, dan berani menyuarakan jeritan hati masyarakat. Kita wajib mengkritisi kebijakan yang timpang, sekaligus mengedukasi publik melalui informasi pembangunan yang akurat dan bermanfaat,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Yusuf menekankan bahwa indikator keberhasilan sebuah negara merdeka bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan kelayakan hidup yang dirasakan langsung oleh rakyatnya.
“Ukuran kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika rakyat bisa hidup aman, bekerja dengan layak, mengecap pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki optimisme terhadap masa depan. Itulah semangat 17 Agustus yang harus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan Bukan Sekadar Perayaan, Tetapi Perjuangan untuk Menghadirkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat.”
(Azwin)
