Lampung Barat – SERGAP86.id//Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 1 Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, semakin menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp1.437.754.000 dari APBN tersebut kini dipertanyakan setelah kondisi fisik bangunan, khususnya bagian plafon, menjadi perhatian tim media.
Berdasarkan hasil informasi tim media lokasi, terlihat sejumlah bagian plafon memiliki noda, sambungan antarpapan tampak kurang rapi, serta celah sambungan yang terlihat menghitam dan pada beberapa bagian tampak mengalami kerusakan permukaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengerjaan. Apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta standar mutu konstruksi yang telah ditetapkan?

Terlebih, nilai bantuan yang dikucurkan pemerintah mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Anggaran sebesar itu semestinya menghasilkan bangunan pendidikan yang berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika tim media berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana P2SP terkait kondisi plafon tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi yang dapat dipublikasikan.
Sikap belum adanya penjelasan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mengapa pihak pelaksana belum memberikan keterangan mengenai kualitas pekerjaan yang menggunakan uang negara?
Padahal, keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBN.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya terlihat besar pada papan informasi proyek, tetapi kualitas hasil pekerjaannya justru menyisakan tanda tanya.
Tim media mendesak Dinas Pendidikan serta Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik bangunan SMPN 1 Way Tenong.
Pemeriksaan jangan hanya sebatas administrasi atau laporan di atas meja. Perlu dilakukan pencocokan antara kondisi bangunan dengan RAB, gambar kerja, spesifikasi material, volume pekerjaan, serta dokumen pertanggungjawaban anggaran.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp1.437.754.000, aparat penegak hukum (APH) juga diminta melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran proyek tersebut.
Namun, dugaan penyimpangan tentu harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata penilaian visual terhadap bangunan.
Sejumlah dasar hukum yang relevan untuk menjadi perhatian antara lain:
– UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
– UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah: Mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
– UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
– UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6: Pers menjalankan fungsi kontrol sosial serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut tercatat sebagai berikut:
– Nama kegiatan: Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.
– Nama sekolah: SMP Negeri 1 Way Tenong.
– Pelaksana: P2SP.
– Waktu pelaksanaan: 120 hari kalender.
– Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2026.
– Nilai bantuan: Rp1.437.754.000.
Besarnya anggaran tersebut seharusnya menjadi alasan bagi seluruh pihak untuk semakin serius menjaga mutu pembangunan, bukan justru membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa jawaban.
Tim media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan bukan vonis terhadap pihak tertentu. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua P2SP, Kepala SMPN 1 Way Tenong, pihak pelaksana, Dinas Pendidikan, maupun instansi terkait.
Jangan sampai anggaran Rp1,4 miliar hanya megah di atas papan proyek, tetapi kualitas hasil pembangunan justru menjadi pertanyaan publik.()





